
Jakarta – Biaya logistik di Indonesia kembali menjadi sorotan. Terbaru, laporan Kementerian Perhubungan dan Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mencatat ongkos logistik nasional pada Agustus 2025 menyentuh 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh di atas rata-rata kawasan ASEAN yang hanya berkisar 13–15%.
Tingginya biaya logistik membuat harga barang semakin mahal di tingkat konsumen. Mulai dari kebutuhan pokok, bahan industri, hingga barang impor, semua ikut terimbas.
Ketua Umum ALI, Yukki Nugrahawan, mengatakan bahwa penyebab utama tingginya biaya logistik adalah masih terbatasnya infrastruktur distribusi, kemacetan di jalur darat, serta tarif kontainer laut yang naik pasca pandemi.
“Di Singapura atau Malaysia, biaya logistik bisa ditekan hampir separuhnya. Sementara di Indonesia masih banyak hambatan di darat maupun pelabuhan,” jelas Yukki, dikutip Senin (11/8/2025).
Sementara itu, pemerintah berjanji akan mempercepat digitalisasi logistik dan pembangunan infrastruktur transportasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut pihaknya sedang memperluas proyek National Logistic Ecosystem (NLE) untuk memotong rantai birokrasi.
“Kita harus bisa tekan biaya logistik agar produk Indonesia lebih kompetitif,” kata Budi Karya.
Meski begitu, pengamat menilai langkah pemerintah masih lambat. Dengan biaya logistik setinggi ini, industri dalam negeri berisiko kalah bersaing di pasar global.
Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Banyak pihak menilai masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah dan swasta. Selama koordinasi belum solid, biaya logistik akan tetap menjadi beban bagi masyarakat dan dunia usaha.
Referensi:
- CNBC Indonesia – Ongkos Logistik RI Tertinggi di Asia
- Bisnis.com – Biaya Logistik Nasional Capai 24% dari PDB
- Kompas – Tantangan Infrastruktur Logistik Indonesia
